KPID KALBAR (www.kpid-kalbar.go.id)

Revisi Undang-Undang Penyiaran : Pemandulan atau Penguatan ?


Revisi Undang-Undang Penyiaran : Pemandulan atau Penguatan ? Sikap pro-kontra berbagai pihak masih mewarnai wacana akan revisi undang-undang penyiaran. Beberapa pihak beranggapan bahwa undang-undang penyiaran saat ini tidak bermasalah justru yang bermasalah adalah peraturan pemerintahnya. Bahkan sebagian lagi menganggap justru masih banyak ide dalam undang-undang ini yang belum penuh dilaksanakan. Sementara pihak yang setuju akan revisi undang-undang ini beralasan bahwa undang-undang penyiaran saat ini masih mengandung kelemahan yang cukup mendasar. Antara lain masih belum terakomodirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah diatur dalam undang-undang lain. Seperti undang – undang ITE maupun wacana digitalisasi . sehingga dianggap banyak pihak yang diberi kewenangan dalam undang-undang ini tidak mampu melaksanakannya. Ditengah pro kontra itu sendiri , Revisi Undang-undang penyiaran juga telah masuk dalam agenda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai agenda program legislasi nasional tahun 2010, namun apakah tahun ini akan terealisir masih menjadi tanya besar. Bukan tanpa alasan, bagi pihak yang kontra terhadap wacana revisi ini juga mencurigai adanya agenda tersembunyi untuk memandulkan peran KPI dan memuluskan kepentingan pemilik media besar. Mengingat sejarah kelahiran undang-undang ini mendapatkan resistensi yang cukup besar , khususnya dari para pemilik dan pegiat stasiun televisi dan radio , seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan beberapa asosiasi lainnya. Sementara dukungan datang dari para aktivis radio komunitas , kalangan kampus dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) . Pemerintah sendiri, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika sendiri setuju atas revisi undang-undang penyiaran tersebut. Bahkan , mereka menjamin bahwa revisi ini karena berangkat dari obyektivitas atas kelemahan undang-undang ini. Karena itu pada suatu kesempatan, Plt Dirjen Sistim Komunikasi dan Diseminasi Informasi DEPKOMINFO RI, Bambang Subjantoro menegaskan bahwa revisi UU No.32 tahun 2002 nantinya tidak boleh lepas dari 4 (empat) filosofi, yaitu kondisi obyektif, perubahan berbagai peraturan perundangan, kemajuan teknologi, dan efisiensi dan efektifitas kelembagaan. Dalam Rapat Pimpinan Nasional KPI Se Indonesia pada bulan oktober 2010 lalu, Paulus Widyanto , mantan ketua pansus undang-undang penyiaran juga mengatakan bahwa revisi ini perlu dilakukan sekaligus harus diwaspadai, karna itu dia meminta agar KPI Se-Indonesia terus melakukan pengawalan secara ketat atas proses revisi ini. Paulus mengusulkan usulan revisi tersebut setidaknya terdiri dari beberapa bagian, antara lain pada ide tentang Definisi Penyiaran itu sendiri. Ia menambahkan bahwa penyiaran yang hanya diartikan sebagai pemancarluasan siaran tapi ditambah dengan pemancarluasan dan pengaliran. Pak Widi, demikian pangggilan akrabnya, juga menjelaskan bahwa istilah spektrum frekuensi radio juga harus ditegaskan sebagai ‘entitas’ yang diberikan kepada lembaga penyiaran melalui mekanisme pengelolaan, penjatahan dan peberian yang adil dan terbuka. Yang sebelumnya tidak eksplisit. Untuk konsep Sistim Siaran Nasional (SSN) yang tertuang dalam konsep undang-undang penyiaran sebelumnya , Widi mengusulkan agar didefnisikan secara jelas. Karena itu dalam usulannya, konsep SSN itu terdiri dari Sistim Siaran Lokal, Sistim Siaran Jaringan dan Sistim Siaran Luar Negeri (poin ini sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang penyiaran-red) . Yang masing-masing konsep sistim siaran itu didefinisikan lebih lanjut dalam revisi undang-undang itu. Di sisi lain, untuk mengakomodir kemajuan teknologi dan informasi, maka konsep tentang izin peyelenggaraan siaran yang sebelumnya hanya menjangkau media teknologi melalui frekeusni radio, kabel dan satelit tetapi ditambahkan dengan melalui saluran internet . Penguatan kelembagaan KPI juga menjadi usulan untuk masuk dalam wacana revisi ini. Selain soal tambahan masa jabatan KPI dari 3 tahun menjadi 4 tahun dan posisinya ditegaskan sebagai pejabat negara. Selain itu wacana untuk menjadikan sekretariat KPI disentralisasikan dalam koordinasi Sekretariat Jendral. Seperti Komisi Pemilihan Umum namun dengan tetap menjaga asas desentralisasi keanggotaan KPI Daerah bukan ditentukan oleh KPI Pusat melainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat propinsi masing-masing. Selain itu juga penguatan kewenangan KPI khususnya dalam memberikan sanksi diperjelas agar selama ini keraguan dalam pemberian sanksi untuk melibatkan pemerintah, menjadi jelas batasannya. Semangat semakin jelasnya larangan monopoli siaran dan terjadinya prinsip keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) , maka perlu ditegaskan bahwa kepemilikan lembaga penyiaran , yang selama ini dibatasi hanya di satu wilayah siaran saja, tapi juga melarang untuk beberapa wilayah siaran. 10 Prinsip Pokok Pada saat Rapim lalu, tim perumus revisi undang-undang penyiaran dari KPI juga menawarkan pada forum rapat pimpinan tersebut bahwa usulan revisi UU Penyiaran setidaknya ada 10 prinsip pokok yang harus dijaga dalam wacana revisi ini, antara lain bahwa revisi undang-undang penyiaran : Pertama, Harus tetap menegaskan komitmen atas prinsip keanekaragaman isi siaran dan keanekaragaman kepemilikan melalui penguatan atas pengatura Sistim Stasiun Jaringan Ke-dua, Penguatan hak publik atas pengawasan dan peningkatan mutu isi siaran melalui penguatan secara penuh kewenangan KPI dalam mengatur , mengawasi dan memberi sanksi administratif atas pelanggaran Ke-tiga, Penguatan hak publik atas pengawasan terhadapn pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran dan kepemilikan dalam satu wilayah siaran Ke-empat, Penguatan kelembagaan KPI dari sisi kewenangan integral dalam pengaturan tentang infrastruktur penyiaran yang tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan isi siaran Ke-lima, Penguatan kelembagaan KPI dari sisi internal melalui pengaturan yang lebih jelas tentang hubungan hirarkial dan kewenangan KPI Pusat dan KPI Daerah, kedudukan Komisioner terhadap sekretariatan, penegasan bahwa status komisioner adalah bagian atau disamakan dengan pejabat negara dan pengaturan anggaran tersendiri dan bersifat nasional untuk memaksimalkan kinerja lembaga Ke-enam, Memperjelas hubungan antar lembaga-lembaga terkait dalam pengaturan tentang penyiaran diantaranya hubungan KPI dengan Depkominfo, KPI dengan Dewan Pers , KPI dengan Lembaga Sensor Film Ke-tujuh, Merespon perkembangan teknologi multimedia yang berpengaruh langsung terhadap struktur dan bisnis penyiaran Ke-delapan, Penghapusan tentang iklan rokok di media massa penyiaran agar sesuai dengan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ke-sembilan, Penguatan dasar hukum Peraturan KPI dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan regulasi penyiaran Ke-sepuluh, Penguatan lembaga penyiaran komunitas Akhirnya, kita berharap semoga revisi undang-undang penyiaran ini justru lebih memberikan penguatan terhadap peran publik bukan sebaliknya. (ich)

Tanggal posting berita: Rabu, 12 Januari 2011 12:0:3

KPID KALBAR (www.kpid-kalbar.go.id)